Komentar |
| Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang digelar di Hotel Sentra, Jumat (8/5/2026) (Foto:Istimewah) |
MINUT, Garasiberita.com — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, meluruskan pemahaman publik terkait sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dinilai kerap disalahartikan masyarakat.
Menurut Sonny, fokus utama program MBG bukanlah peserta didik, melainkan kelompok rentan, terutama dalam fase 1.000 hari kehidupan, guna menekan angka permasalahan gizi sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Sonny saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang digelar di Hotel Sentra, Jumat (8/5/2026).
“Tujuan MBG adalah memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan, yakni 1000 hari kehidupan yang mencakup ibu hamil, janin, dan balita. Jadi bukan peserta didik yang diutamakan, tetapi kelompok rentan terlebih dahulu,” tegas Sonny.
Ia menilai selama ini masih banyak pihak yang salah memahami arah program MBG dengan hanya berfokus pada sekolah-sekolah.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sonny menjelaskan program MBG juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, ia meminta rantai pasok kebutuhan pangan tidak dimonopoli satu pihak agar mekanisme belanja berjalan sehat dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Supplier jangan hanya satu. Misalnya supplier beras, jangan dimonopoli agar mekanisme belanja bisa berjalan sehat,” tambahnya.
Hingga kini, BGN telah menggandeng 180 SPPG mitra yang telah beroperasi guna mempercepat implementasi program MBG. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibanding sepenuhnya mengandalkan pembangunan melalui APBN yang masih menghadapi kendala lahan dan persyaratan operasional.
Sonny juga menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya warga dengan kategori kemiskinan ekstrem, untuk dilibatkan sebagai relawan SPPG.
Saat ini, dari target 1,2 juta relawan nasional, baru sekitar 200 ribu orang yang terdata. Seluruh relawan nantinya akan dicatat secara digital melalui sistem berbasis NIK guna memastikan validitas data.
Tak hanya itu, Sonny mengingatkan seluruh mitra agar mematuhi sertifikasi LSHS sebagai syarat investasi dan appraisal.
“Mitra harus mendaftarkan SPPG. Jika tidak melapor maka akan disuspen,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga mendorong seluruh unit SPPG aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk meningkatkan transparansi publik sekaligus menangkal disinformasi terkait program MBG.
Dari 180 SPPG yang telah berjalan, baru 126 unit yang memiliki akun media sosial resmi.
“Media sosial adalah sarana kita lapor ke masyarakat. Sebutkan gizi dan harganya sehingga kita tidak menjadi objek bully. Kita gunakan medsos untuk memberikan pemahaman dan melawan disinformasi,” pungkas Sonny.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten Perekonomian Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melihat potensi sumber daya manusia lokal sebagai kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan program MBG.
“Dengan keterlibatan masyarakat lokal, program MBG diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat akar rumput,” ujarnya.
Pemprov Sulut juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Program MBG dinilai bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal di daerah. Red/GB