Komentar |
| Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat sidak di lokasi pembibitan kelapa dalam di kelurahan bengkol, kecamatan mapanget, Kota Manado.(Foto:Istimewah) |
MANADO,GARASIBERITA.COM- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan sejumlah kejanggalan serius dalam inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembibitan kelapa dalam di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (1/5/2026).
Kunjungan yang merupakan arahan langsung Presiden RI itu justru mengungkap fakta mencolok di lapangan. Dari laporan awal sebanyak 48 ribu bibit kelapa, hasil pengecekan hanya menunjukkan sekitar 17 ribu bibit yang tersedia.
Tak hanya soal jumlah, kualitas bibit pun dipertanyakan. Amran menemukan banyak bibit yang dinilai tidak layak tanam karena ukurannya terlalu kecil. Kondisi lahan juga memprihatinkan, dengan rumput liar tumbuh hingga menyamai tinggi bibit—indikasi lemahnya pengawasan.
“Ini harus diperbaiki. Kami minta aparat kepolisian dan kejaksaan turun memeriksa agar jelas di mana letak kesalahannya,” tegas Amran.
Sidak yang turut didampingi Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay itu menyoroti pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan program strategis nasional.
Program pembibitan ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk mendorong swasembada pangan, dengan target penanaman berbagai komoditas di lahan hingga satu juta hektare. Anggaran yang digelontorkan pun tidak kecil, mendekati Rp10 triliun, dengan bibit diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Amran menegaskan, pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggaran, termasuk pemecatan dan proses hukum bagi oknum yang terbukti menyimpang. Ia bahkan menyinggung kasus internal kementeriannya sebagai bukti komitmen penegakan disiplin.
“Program ini untuk rakyat, tidak boleh dipermainkan. Jika ada yang mencoba bermain, akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat penegak hukum dalam mengawal program agar tepat sasaran.
Meski menemukan sejumlah persoalan, Amran tetap mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Sidak serupa dipastikan akan terus dilakukan di berbagai daerah guna memastikan program berjalan optimal dan bebas dari praktik penyimpangan. Red/GB