Komentar |
| Bupati Franky Donny Wongkar, SH, Saat menerima kunjungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara. (Foto: Isrimewah) |
MINSEL, Garasiberita.com– Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menerima kunjungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Minahasa Selatan (Samsat Amurang) di Kantor Bupati Minsel.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya dalam optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pembahasan, kedua pihak menyoroti strategi peningkatan penerimaan PAD dari sektor opsen pajak sebesar 65 persen untuk kabupaten/kota, yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sektor ini dinilai memiliki potensi besar sebagai motor penggerak peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Bupati Franky Donny Wongkar menegaskan bahwa penguatan sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Kita harus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, melakukan pemutakhiran data kendaraan bermotor, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi adalah kunci,” tegas FDW.
Secara proyeksi, penerimaan opsen PKB dan BBNKB Tahun 2026 dinilai memiliki prospek positif dengan target yang realistis. PKB diperkirakan tetap menjadi sumber PAD yang stabil, sementara BBNKB berpotensi tumbuh meski bersifat fluktuatif karena dipengaruhi kondisi ekonomi dan dinamika transaksi kendaraan.
Secara strategis, apabila pengawasan, pelayanan, dan integrasi data dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, sektor ini diyakini dapat menjadi salah satu pilar penguatan fiskal daerah sekaligus menopang pembiayaan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah strategis optimalisasi pendapatan daerah demi menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan berlangsung dalam suasana koordinatif dan konstruktif, menegaskan komitmen bersama membangun tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Red/GB