Komentar |
| Gubernur Yulius Selvanus Tampil Sebagai Keynote Speaker di Sarasehan Nasional Obligasi Daerah 2025. (Foto: Istimewah) |
Sulut, Garasiberita.com- Sulawesi Utara dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan Sarasehan Nasional Obligasi Daerah. Gubernur Yulius Selvanus tampil sebagai Keynote Speaker mewakili Pemerintah Daerah, yang di gelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur, Rabu 19/11/2025.
Forum tersebut guna mempertemukan sinergitas Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan, unsur Akademis, yang akan berfokus pada peluang dan tantangan penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Gubernur pun memaparkan data faktual kondisi pembangunan dan fiskal Sulut.
Hal Menarik di selah-selah pemaparannya, Gubernur YSK memberikan klarifikasi atas pernyataan dari anggota DPR RI Dapil Sulut, saat rapat dengan Menteri PU, yang mengeluhkan anggaran di 2026 untuk Sulut dinilainya sangat kecil, bahkan masuk 6 Provinsi terendah. Namun Gubernur menegaskan bahwa Sulut tidak boleh menyerah.
“Saya tidak patah semangat, seorang pemimpin harus berani menghadapi semua persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi apapun. Pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan nyaman ” tegas Gubernur Yulius, yang disambut aplos oleh seluruh hadirin.
Diketahui anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P Yasti Soepredjo saat rapat dengan Menteri PU, baru-baru ini mempertanyakan anggaran di Sulut untuk 2026 dinilainya sangat kecil.
Kesempatan itu, Gubernur Yulius memuji akan inisiatif Badan Anggaran MPR RI yang mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme obligasi. Kata Gubernur, dari letak Geografis dan Demografis Sulut, yakni 73,25% merupakan wilayah laut, dengan luas 14,5 ribu km² dan memiliki penduduk 2,6 juta jiwa.
“Dengan berbatasan langsung dengan Filipina dan kawasan Asia Pasifik, dan diapit dua jalur strategis ALKI II dan ALKI III. Menegaskan peluang Sulut menjadi HUB logistik dan ekonomi regional” ujarnya.
Gubernur juga memberikan gambaran karakter masyarakat Sulut yang toleran dan memegang nilai “Sitou Timou Tumou Tou” yang artinya “Manusi Hidup Untuk Memanusiakan Manusia” sebagai penopang stabilitas pembangunan di Sulut.
Visi RPJMD 2025–2029, Target pertumbuhan ekonomi 7,8 – 8,08% di 2029 (saat ini 5,64%), Peningkatan daya saing daerah dengan target indeks 7,69. fokus pada ketahanan pangan, energi, dan air.
Semua target membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.
“Tantangan keuangan daerah mengalami penurunan yang signifikan. Transfer ke daerah pada 2025, sekitar Rp.14 triliun. Di 2026 nanti turun menjadi hampir Rp.11 triliun. Kondisi ini menempatkan Sulut pada kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No.65 Tahun 2024” ungkap Selvanus.
Maka itu, Gubernur menawarkan opsi obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan.
“Potensi tambang emas besar di Sulut sebagai salah satu elemen yang memperkuat keyakinan. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan AS telah lama menggunakan obligasi sampai level kota” tegas Gubernur YSK.
Gubernur pun berharap, momentum Sarasehan ini akan berdampak positif sehingga mendorong keberanian dalam mengambil langkah inovatif guna percepatan pembangunan untuk Sulut dan Indonesia. Red/GB