Komentar |
| Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Tahlis Gallang. (Thalis Galang) |
SULUT, Garasiberita.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara tancap gas mempercepat digitalisasi dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM.
Komitmen itu ditegaskan langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Tahlis Gallang, yang memastikan setiap pelaku usaha yang mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) tidak pulang dengan tangan kosong.
“Setiap pelaku UKM yang ikut pelatihan, pulangnya sudah harus mengantongi NIB. Ini menjadi ‘ole-oleh’ wajib dari kami,” tegas Tahlis.
Tahlis menjelaskan, sistem perizinan usaha kini telah terintegrasi secara nasional melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara.
Namun demikian, Dinas Koperasi tetap mengambil peran aktif sebagai fasilitator untuk memastikan para pelaku UMKM tidak terkendala secara teknis.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi regulasi, melainkan pola pikir masyarakat.
“Kelemahannya ada pada mindset. Banyak yang mengira mengurus NIB harus datang jauh-jauh ke kantor PTSP. Padahal lewat aplikasi OSS bisa selesai saat itu juga, cukup dengan KTP dan NPWP. Kendalanya memang di cara login dan pengoperasiannya,” jelasnya.
Langkah integrasi pembuatan NIB dalam setiap kegiatan teknis menjadi strategi konkret untuk mempercepat legalitas usaha. Dengan mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM akan lebih mudah mengakses:
- Bantuan modal pemerintah
- Program pemberdayaan usaha
- Kemitraan dan akses pembiayaan perbankan
- Fasilitas pengembangan usaha lainnya
Dinas Koperasi dan UKM Sulut menegaskan, digitalisasi dan legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan pintu masuk menuju penguatan ekonomi rakyat yang lebih terstruktur dan berdaya saing.
Dengan strategi “jemput bola” ini, Pemprov Sulut optimistis target peningkatan legalitas dan transformasi digital UMKM dapat tercapai lebih cepat dan merata di seluruh daerah. Red/GB