Komentar |
| PWI Kabupaten Minahasa Selatan sukses gelar Focus Group Discussion (FGD).(Foto:Istimewah) |
MINSEL, Garasiberita.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Minahasa Selatan sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema kebebasan pers dan penegakan hukum yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Minahasa Selatan, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan bergaya dialog terbuka ini menghadirkan sejumlah pejabat penting daerah, di antaranya Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Kajari Minsel Alberto R Santoso, Kapolres Minsel David Bebega, Kepala Pengadilan Negeri Amurang Junita Beatrix Ma’i, Kepala BPN Minsel Mercis Chreles Loho, Direktur Anti Hoax PWI Pusat, Ketua PWI Sulut Chitiya Boyoh, Sekda Minsel Glady Kawatu, serta jajaran Forkopimda.
FGD tersebut membahas berbagai isu dan studi kasus yang kerap dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan di lapangan, termasuk perlindungan terhadap kebebasan pers dan sinergitas antara media dengan aparat penegak hukum.
Kapolres Minsel AKBP David Bebega S.I.K., M.H menegaskan bahwa Polri selama ini berkomitmen menyelesaikan persoalan delik pers melalui mekanisme Dewan Pers.
“Selama ini kami berupaya menindaklanjuti delik hukum pers selalu melalui mekanisme ke Dewan Pers. Dan keputusan Dewan Pers kami tindak lanjuti,” tegas Kapolres.
Sementara itu, Kajari Minsel Alberto Santoso SH., MH menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah awal dukungan Kejaksaan terhadap insan pers di daerah.
“Kebebasan pers merupakan unsur penting dalam sistem negara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi adalah pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum,” ujarnya.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH turut memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum seperti ini sangat penting karena mampu mempertemukan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan dalam satu ruang diskusi bersama.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena mampu menghadirkan seluruh stakeholder pemangku kepentingan,” kata FDW.
Usai pelaksanaan FGD, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama bertema “Menjaga Kebebasan Pers, Mendukung Pembangunan Daerah, dan Menegakkan Hukum yang Berkeadilan” sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan insan pers di Minahasa Selatan. Red/Ato