Komentar |
| Bupati Franky Donny Wongkar saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. (Foto:Istimewah) |
MINSEL, Garasiberita.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemerintahan bersih dan transparan. Hal itu ditunjukkan langsung oleh Franky Donny Wongkar saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri Yulius Selvanus bersama jajaran kepala daerah se-Sulawesi Utara serta petinggi KPK RI dan Kementerian ATR/BPN.
Dalam forum tersebut, KPK RI bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi pencegahan korupsi sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sorotan utama rakor kali ini tertuju pada transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Sebagai langkah nyata, turut diluncurkan “Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah”. Program tersebut diarahkan guna menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan, bebas praktik korupsi, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati Franky Donny Wongkar secara resmi menandatangani komitmen bersama terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah.
“Komitmen ini adalah wujud keseriusan kita dalam membangun daerah yang bersih. Dengan tata kelola pertanahan dan ruang yang lebih baik, kita tidak hanya menutup celah korupsi, tetapi juga membuka pintu lebar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Minahasa Selatan,” tegas FDW.
Kegiatan ini juga dihadiri Andi Tenri Abeng, Edi Suryanto, jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, serta para Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.
Dengan penandatanganan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan langkah serius menuju pelayanan publik yang lebih berintegritas, profesional, dan bebas korupsi. Red/Ato