Komentar |
| Gubernur Sulut Yulius Selvanus,SE. Saat Menghadiri Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS APBD Sulut Tahun Anggaran 2026. (Foto:Istimewah) |
SULUT, Garasiberita.com- DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/2025) di Kantor DPRD Sulut.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus,SE. mengawali sambutannya, dengan ungkapan syukur atas lancarnya seluruh tahapan pembahasan hingga tercapai kesepakatan bersama.
Ia menegaskan bahwa paripurna tersebut sekaligus menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025.
Yulius pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut. Menurutnya, kualitas dokumen anggaran semakin baik berkat masukan signifikan dari legislatif—mulai dari rekomendasi, koreksi, hingga kritik konstruktif selama pembahasan.
“Kerja sama yang terbangun menunjukkan komitmen kuat legislatif dalam memastikan APBD tersusun dengan akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyebutkan bahwa penyusunan KUA–PPAS 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat serta kemampuan fiskal daerah. Sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional juga telah dilakukan untuk memperkuat keselarasan perencanaan.
“Dokumen yang telah ditandatangani ini menjadi landasan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja dan RKA 2026.” ujar YSK.
Ia menegaskan kembali arah pembangunan Sulawesi Utara tahun 2026 akan berfokus pada, Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang didukung regulasi dan Inovasi.
“ Perangkat daerah agar bekerja fokus pada program prioritas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ingatkannya lagi.
Di akhir sambutannya, Gubernur megatakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan pembangunan Sulut yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan dilaksanakanya penandatanganan nota kesepakatan ini menandai awal dimulainya penyusunan program pembangunan tahun 2026 secara lebih terarah dan berkelanjutan. Red/GB