Komentar |
| Bupati Franky D Wongkar Buka Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa PPK Tipe B Bagi ASN |
Minsel,Garasiberita.com- Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, membuka secara resmi Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Minsel, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara. Senin, 20/10/2025.
Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Minsel dengan BPSDMD Provinsi Sulut, yang diikuti oleh 20 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Minsel.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena menentukan bagaimana dana publik dibelanjakan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, proses pengadaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa juga menegaskan pentingnya standar kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen sesuai tipologinya, termasuk PPK Tipe B yang mengikuti pelatihan ini.
Pada arahanya, Bupati FDW menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pelaksana Tugas Kepala BPSDMD Provinsi Sulut Audy R. R. Pangemanan, beserta jajaran atas kerja sama yang telah terjalin dalam meningkatkan kapasitas ASN di Kabupaten Minsel.
“Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah amanah besar, bukan sekadar tugas administratif. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, memahami substansi materi, dan menerapkannya secara nyata dalam pelaksanaan tugas di perangkat daerah masing-masing,” ujar Bupati.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Minselberkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.RED/GB